undang undang benefisiasi mineral

undang – undang mengenai limbah B3 – Ceeta's Weblog
UndangUndang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 5. UndangUndang RI No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm .
Dasar Hukum K3 di Sektor Pertambangan dan Energi
Dasar Hukum Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Sektor Pertambangan dan Energi
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL .
menteri energi dan sumber daya mineral, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, perlu
Resume UU No 28 Tahun 2009
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 60 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009). dan collocalia % (Pasal 80 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009). dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1.
UNDANG UNDANG KELISTRIKAN | Asosiasi Kontraktor Listrik ...
undang undang kelistrikan. 1. pp ri no. 62 tahun 2012; download. usaha jasa penunjang tenaga listrik : 2. pp ri no. 70 tahun 2012; download. perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah : 3. ... peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor 20 tahun 2012;
UNDANGUNDANG | LEMBUR KURING
Undang Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.[Download] 2.
UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009
Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar. Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain". Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on ".
: Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
MINERBA: UNDANGUNDANG PERTAMBANGAN MINERAL .
Berbagai perusahaan pertambangan mineral dan batubara (Minerba) saat ini turut mempunyai peranan penting dan strategis dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah mengesahkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 DENGAN .
batuan, gas, minjak atau mineral lainnja, baik dipermukaan atau didalam bumi, maupun didasar perairan; f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik didaratan, melalui terowongan, ... sesudah Undangundang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuanketentuan menurut atau berdasarkan Undangundang ini.
Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang : Kesehatan
dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945; ... tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turuntemurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
Urgensi Pembangunan Smelter oleh Perusahaan Tambang di ...
Pemerintah kemudian mengeluarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamanatkan mengenai pentingnya melakukan pengolahan pemurnian pada mineral logam. Oleh karena itu pemerintah mewajibkan Perusahaan tambang untuk mendirikan smelter yang tujuannya memberikan nilai tambah pada mineral logam sebelum di ekspor.
PERBEDAAN PERATURAN PERTAMBANGAN LAMA DAN BARU « Mineral ...
No UNDANGUNDANG NO. 11 TH 1967 UNDANGUNDANG NO. 4 TAHUN 2009 1 Kekayaan Tambang disebut bahan galian Penguasaan bahan galian diselenggarakan pemerintah (pasal 1) Kekayaan tambang disebut Mineral dan Batubara Dikuasai negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan /atau pemerintah daerah (pasal 4) Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan .
POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA .
Keywords: legal politics, mineral and coal mining, patient, enactment of law No. 23 of 2014 on Regional Goverment Abstrak Tulisan ini membahas politik hukum pertambangan mineral dan batubara serta kewenangan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara.
UndangUndang Nomor 30 Tahun 2007
Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar. Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain". Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on ".
Jatam Tantang Kementerian ESDM Publikasikan Izin Dairi ...
Acuan lainnya adalah UndangUndang Mineral dan Batu bara Nomor 4 Tahun 2009. Pasal 64 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan WIUP serta memberikan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat.
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK .
Memperhatikan Menetapkan 2 3. UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Revisi Undangundang Minerba
Opini publik terhadap revisi undangundang Minerba. Search Search Search
Inti UU No. 19/2004 tentang Peperpu /2004 tentang ...
Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undangundang tersebut dan tidak diberlakukan surut. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
my life: jurnal undangundang tambang
UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan kepada pemerintah untuk menetapkan Wilayah Pertambangan .
Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang : Konservasi ...
4. Undangundang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); 5.
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL .
44 Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Format laporan .
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3. UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 4. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); 5.
UNDANG UNDANG KELISTRIKAN | Asosiasi Kontraktor Listrik ...
Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib : 19. Surat Penyampaian Peraturan Lembaga; Download : 20.